In my opinion, all those slogans simply promote a totalitarian ideology”,

Luce Irigaray

Pengantar

Luce Irigaray (1932-…) adalah seorang feminis Perancis yang unik. Dia termasuk pembawa gerakan feminisme generasi kedua yang tidak sekadar mempertanyakan ketidaksetaraan sosial yang dialami keum perempuan, melainkan mengamati struktur ideologis yang sudah tertanam lama dan membuat perempuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dibandingkan laki-laki.

Keunikan yang segera tampak setelah membaca karyanya adalah bahwa baginya yang esensial dalam perjuangan pembebasan perempuan bukanlah menuntut kesetaraan, melainkan dengan membangun budaya perempuan-lelaki yang menghargai perbedaan antara kedua jenis kelamin. Dan oleh karenanya untuk mencapai cita-citanya itu, Irigaray menegaskan bahwa emansipasi perempuan hanya bisa diwujudkan dengan suatu “teori tentang gender yang berlandaskan jenis kelamin dan penulisan kembali kewajiban dan hak setiap jenis kelamin, sebagai dua unsur yang berbeda dalam kewajiban dan hak sosial”.[1] Dengan ini dia bermaksud menawarkan suatu upaya untuk membangun budaya perempuan-lelaki yang menghargai perbedaan antara kedua jenis kelamin.

Irigaray adalah ahli linguistik, sekaligus seorang filsuf. Ia dengan gemilang juga memanfaatkan capaian-capaian psikoanalisis dalam kajian filsafat dan pengandaian-pengadaian teoritiknya, terutama guna menyingkap sistem-sistem patriarkal yang membelenggu dan membungkam suara kaum perempuan.

Dalam tulisan ini, saya hendak menguraikan beberapa bagian dari gagasan Irigaray terutama kritiknya pada dasar-dasar sistem patriarkal. Lalu dilanjutkan dengan usaha besar Irigaray untuk mengembalikan identitas dan subjektifitas perempuan,dan bagian berikutnya akan ditunjukkan kritik dan kesimpulan.

Membongkar Budaya Patriarki

Dalam karyanya Speculum of the Other Woman, Irigaray berusaha mengembangkan tulisan yang khas feminis yang menyerang mitos dan hegemoni pemikiran kaum lelaki yang hadir dalam tradisi filosofis Barat dan disiplin kajian psikoanalisis, yang telah berperan besar terhadap pembungkaman suara kaum perempuan.[2]

Luce Irigaray mengritik rasio pencerahan. Menurutnya rasionalitas pencerahan tidak berlaku bagi perempuan karena ia meremehkan elemen-elemen non-rasional dalam pikiran manusia, demikian juga kehendaknya untuk berkuasa, mengontrol, memanipulasi dan menghancurkan atas nama yang rasional itu. Cara berpikir Pencerahan bersifat khas laki-laki. Kritik terhadap rasionalitas yang bersifat laki-laki ini, bagi Irigaray, sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengunggulkan irasionalitas perempuan. Melainkan semata hendak menunjukkan bahwa rasionalitas itu memiliki struktur tertentu, yakni prinsip identitas, prinsip nonkontradiksi (A adalah A, A bukan B) yang menyingkirkan ambiguitas dan ambivalensi, dan binerisme (oposisi alam/rasio, subjek/objek)

Jika rasio pencerahan mendapat kritik yang mendasar, Irigaray lebih jauh berusaha membongkar dasar hegemoni patriarki yang terbangun dalam tradisi budaya Barat beserta mitos-mitos yang berdiri di belakangnya. Untuk tujuan ini Irigaray berhutang budi pada konsep seksualitas Freud yang menyatakan bahwa dorongan seksualitaslah yang mempengaruhi kehidupan intelektual dan kultural manusia.[3]

Teori dasar Freud mengenai perempuan setidaknya tergambar dalam konsep katrasi atau pengebirian. Menurut Freud, bagian terpenting dari perkembangan seksual lelaki dan perempuan adalah ada tidaknya penis pada mereka. Kaum perempuan merasa sebagai manusia yang tidak lengkap dan selalu merasa kurang karena tidak memiliki penis, oleh sebab itu merasa dikebiri. Dan oleh karena itu pula mereka selalu merasa inferior. Bagi kaum Freudian status nomor dua yang ditujukan kepada kaum perempuan tidak bisa dihindari karena perempuan kekurangan organ penis yang menyimbolkan kesuperioritasan dan keotoritasan.

Selain melalui Freud, Irigaray juga memanfaatkan gagasan Lacan untuk mengritik, melawan dan mengajukan penjelasan psikoanalisis pada bias teoritis dalam kajian psikoanalisis. Berdasarkan konsep Lacan tentang Yang Real, Yang Simbolik, dan Yang Imajiner[4], Irigaray menganalisis bahwa tatanan simbolik Lacan, yakni kondisi bahasa, pada dasarnya bersifat maskulin dan patriarkal: yakni bahwa tatanan ini hanya mengartikulasikan pemikiran imajiner kaum lelaki dan, tatanan tersusun menurut hukum dan tatanan simbolik yang bersifat merangkum dan mendasarinya. Sehingga apapun yang berada di luar tatanan simbolik itu harus diterjemahkan agar sesuai dengan tatanan bahasa itu. Dalam konteks ini, karena tatanan simbolik sepenuhnya falik, maka ruang artikulasi bahasa perempuan menjadi teredam, dan tidak ada pilihan bagi perempuan kecuali berbicara dan berkomunikasi kecuali dengan cara menyesuaikan diri dengan bahasa patriarkal.[5]

Melalui psikoanalisis Freud dan Lacan inilah Irigaray tampaknya disadarkan bahwa konsep-konsep yang dibangun psikoanalisis, dan juga filsafat, telah dibangun oleh tokoh-tokohnya dengan bahasa dan cara pandangan kaum lelaki, dan karenanya sepenuhnya berbias maskulin. Lebih jauh Irigaray dalam satu gebrakan sesungguhnya juga mengkritik kategori-kategori Marxis dan sekaligus menegaskan bahwa keterpinggiran perempuan tidak semata-mata akibat dari hubungan produksi dalam ekonomi, melainkan juga disebabkan oleh keterpinggiran dalam tatanan dan hubungan-hubungan simbolik. Justeru melalui tatanan simbolik dan bahasa yang sepenuhnya phallocratic inilah, drama tentang kepenuhan yang maskulin dan kekurangan yang feminin ini beroperasi.

Irigaray menulis,

“Perbedaan seksual bukan sekadar data alami, ekstra bahasa. Perbedaan itu mempengaruhi bahasa dan bahasa mempengaruhnya….. perbedaan itu terletak di pertemuan alam dan kebudayaan. Namun peradaban patriarkal menurunkan nilai feminin sedemikian rupa sehingga realitas dan deskripsinya tentang dunia keliru. Maka alih-alih tetap merupakan gender yang berbeda, dalam bahasa kita feminin menjadi bukan-maskulin, artinya suatu realitas abstrak yang tidak hadir.”[6]

Pandangan dunia Barat yang phallocratic dan monoseksual telah mendefinisikan status perempuan sebagai laki-laki yang tidak utuh, sebagai yang “bukan maskulin”. Dampaknya adalah sarana komunikasi sosial juga didominasi oleh bahasa falik. Dan dalam sistem patriarki sesungguhnya perempuan mengalami keterbungkaman oleh suatu bahasa falik yang cenderung merendahkan dan meletakkan perempuan sebagai objek dalam hubungannya dengan subjek maskulin. Dan pada akhirnya struktur bahasa yang falik, menurut Irigaray, berperan besar menenggelamkan eksistensi dan identitas perempuan.

Sebagai seorang ahli lingustik, Irigaray membuat kajian mendalam terhadap bahasa dan ia menggarisbawahi bahwa kebudayaan patriarkal terwujud pada sistem batin bahasa.

Menurut Irigaray, adanya perbedaan gender gramatikal bukan tanpa alasan dan semena-mena, melainkan memiliki alasan semantik. Dan pemisahan pemaknaannya pun berkaitan dengan pengalaman inderawi dan kebertubuhan, dan bahwa pemisahan itu berubah sesuai dengan waktu dan tempat. Perbedaan seksual, misalnya, menentukan sistem pronomina, ajektiva posesif, juga gender kata dan pengelompokannya dalam kategori gramatikal: hidup/tak hidup, konkrit/abstrak, maskulin/feminin, dan seterusnya. Lebih lanjut dalam konteks budaya patriarki, kaum lelaki selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan cara merepresentasikan segala sesuatu yang bernilai sesuai dengan citra dan gender gramatikalnya sebagai maskulin.[7] Ini terlihat dari pengelompokan kata bergender bahwa apa yang bernilai adalah maskulin, sedangkan yang tidak bernilai adalah feminin. Demikian juga pada matahari dilektkan gender maskulin, bulan bergender feminin; langit adalah laki-laki, sedangkan bumi adalah saudara perempuannya.

Membangun Budaya Baru

“Pokoknya kebutuhan kita pertama-tama atau yang harus dipenuhi adalah hak memiliki harkat manusiawi bagi semua orang. Itu berarti sebuah hak yang mengunggulkan perbedaan… Suatu keadilan sosial, khususnya keadilan seksual hanya dapat diwujudkan jika ada perubahan kaidah bahasa dan konsepsi mengenai kebenaran serta nilai-nilai yang mengatur tatatanan masyarakat.”[8]

1. Transformasi Bahasa

Dalam tradisi Barat kondisi feminin masyarakat diredam dan disingkirkan. Kaum perempuan tidak memiliki sarana-sarana simbolik yang memungkinkan mereka mengembangkan suatu bentuk komunikasi dan cara wicara yang bisa membentuk identitas dan subjektifitas mereka. Oleh karena itu untuk keluar dari penjara bahasa patriarki, menurut Irigaray kaum perempuan memerlukan sarana simboliknya sendiri, yakni rumah bahasa yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang. Irigaray secara tegas menyatakan bahwa “keniscayaan kebahasaan menentukan gerakan pembebasan”.[9]

Irigaray menegaskan bahwa pembebasan berbasis gender mustahil bisa dilakukan tanpa tanpa perubahan kaidah bahasa yang berkaitan dengan gender gramatikal. Mengapa? Karena bahasa adalah alat untuk memproduksi makna. Bahasa juga berperan membangun bentuk-bentuk mediasi sosial dari hubungan interpersonal hingga dalam relasi-relasi politik. Sehingga ketika hegemoni dan penghapusan subjek dan identitas perempuan berlangsung dan bekerja pada ranah simbolik, maka pembebasan perempuan melalui transformasi bahasa menjadi keniscayaan utama.

Pembebasan subjek perempuan ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa strategi, yakni kaidah bahasa baru tersebut diciptakan berdasarkan prinsip perbedaan seksual. Bagi Irigaray hal ini sangat penting karena bahasa sesungguhnya adalah alat bertukar dan berkomunikasi antar dua pihak yang hidup di dunia dengan perbedaan jenis kelamin. Dan kaidah bahasa baru ini pertama-tama diharapkan mampu menyeimbangkan hubungan di antara dua jenis kelamin baik dalam bahasa itu sendiri maupun dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan, sehingga pada akhirnya kaum perempuan mampu menemukan dirinya kembali sebagai subjek.

2. Etika Perbedaan Seksual

Selain strategi linguistik tersebut di atas, Irigaray menekankan pentingnya perbedaan seksual sebagai landasan etis dalam membangun relasi antara laki-laki dan perempuan. Tujuan Irigaray ini tidak lain adalah usaha membangun countersystem yang bersifat khas feminin untuk membuka ruang bangkitnya identitas seksual yang positif bagi perempuan sekaligus membangun relasi subjektif “To Be Two”[10] antara lelaki dan perempuan. Untuk tujuan ini ia memberikan latar argumentasi politis dan juga filosofis, bahkan argumentasi biologis dan pragmatis.

Berbeda dengan gerakan feminis pertama, Irigaray mengajukan konsep perbedaan seksual sebagai basis pembebasan perempuan disebabkan kenyataan realitas konkrit keterpinggiran kaum perempuan, bukan hanya akibat dominasi bahasa patriarkis melainkan juga oleh berbagai slogan yang mengatasnamakan kesetaraan lelaki-perempuan dan slogan kenetralan dalam klausul berbagai konvensi dan perundang-undangan. Menurutnya, slogan-slogan kesetaraan itu sudah menjadi candu masyarakat dan suguhan ilusi bagi kemajuan.

Irigaray menulis,

“And all the egalitarian slogans keep pushing us further back. In my opinion, all those slogans simply promote a totalitarian ideology”[11]

Di dalam kata pengantar edisi Perancis untuk bukunya Thinking the Difference for a Peaceful Revolution, Irigaray nyata-nyata menelanjangi Deklarasi HAM PBB dimana klausul-klausul yang ada di dalamnya dianggapnya telah mengingkari realitas keseharian kaum perempuan. Bukan hanya itu, menurutnya Deklarasi HAM bukanlah poin-poin normatif yang bersifat netral secara ideologis, melainkan sepenuhnya didefinisikan oleh kepentingan kaum lelaki.

Oleh karena itu untuk mempertahankan kepentingan dan melindungi diri dari manipulasi ideologi kesetaraan semacam itu, Irigaray secara politis menekankan pentingnya perbedaan seksual untuk memproteksi identitas kemanusian kedua jenis kelamin itu. Dan atas dasar itu, menurut Irigaray, hak-hak kaum perempuan harus didefinisikan kembali sehingga ia memperoleh hak yang sesuai dengan identitasnya sebagai perempuan. Dengan mendefinisikan hak-hak yang sesuai dengan dua jenis kelamin itu artinya kaum perempuan berupaya menggantikan susunan hak-hak abstrak yang mengandaikan individu-individu yang netral yang sama sebagaimana tertera dalam Deklarasi HAM Internasional. Di antara hak-hak konkrit yang mendukung identitas perempuan dimaksud, misalnya: hak untuk terhindar dari kekerasan fisik dan moral (hak tentang keperawanan dan kesucian pikiran), hak menjadi ibu yang bebas dari pengawasan sipil dan agama, hak terhadap kebudayaan perempuan yang spesifik, dan seterusnya.[12]

Selain upaya politis merumuskan nilai-nilai baru yang mempertimbangkan perbedaan seksual lelaki-perempuan, Irigaray secara fenomenologis juga menawarkan pola relasi baru yang khas feminin antara lelaki dan perempuan. Yakni suatu pola relasi intersubjektif yang menghargai perbedaan jenis kelamin, yang memungkinkan tidak adanya saling mengobjekkan atau saling mendaku antara diri (the self) dan yang lain (the other).

Pola relasi ini dirumuskan Irigaray saat membahas teks dari buku Maurice Merleau-Ponty Phenomenology of Perception tentang “tubuh seksual”.[13] Irigaray mengritik fenomenologi Ponty sebagai fenomenologi pesimistik, karena menurut Ponty, melalui kebertubuhan pola relasi diri dan yang lain (the other) adalah dialektika subjek-objek. Terhadap orang yang lain, saya menjadi subjek bagi diri sendiri dan sekaligus menjadi objek bagi orang lain. Irigaray juga menilai Ponty melupakan fungsi seksualitas sebagai suatu hubungan-dengan (a relationship-to), sekaligus mengabaikan persepsi sebagai sarana untuk menyambut yang lain sebagai yang lain (other).

Padahal melalui persepsi[14], dan bukan melalui sensasi, menurut Irigaray kita bisa melihat, mengenal dan lebih menghormatinya orang lain sebagai subjek, tanpa harus mengurangi nilai diri kita sebagai subjek. Demikian juga dalam relasi kebertubuhan, kita sama sekali bukanlah sosok subjek yang mencari objek dalam diri orang lain. Melainkan kita menyadari adanya relasi dialektik subjektifitas dan objektifitas itu dalam dan bagi diri kita, demikian juga bagi orang lain, tanpa suatu dikotomi subjek-objek. Dalam hubungan ini subjektif ini, masing-masing diri kita saling merawat dan menumbuhkan kejatidirian masing-masing.

Melalui fenomenologi, Irigaray melukiskan etika relasi perbedaan diri dan yang lain (the other) itu sebagai berikut:

Thanks to perception, we can each become, the one for the other, a bridge towards a becoming which is yours, mine, and ours. I can be a bridge for you, as you can be one for me…. I perceive You, I create an idea of you, I preserve you in my memory – in affect, in thought—in order to assist you in your becoming.[15]

Apa yang menarik dari argumentasi politis maupun filosofis yang khas feminin mengenai pentingnya basis perbedaan seksual lelaki-perempuan bagi pembebasan perempuan dalam relasi sosial dan simbolik ini adalah bahwa Irigaray juga menyuguhkan argumentasi yang bersifat biologis sebagai modal argumentasi. Dalam hal ini kajian Irigaray mengenai peran organ plasenta saat kehamilan ibu adalah contoh menarik.

Dalam wawancaranya dengan Helene Rouch, seorang guru biologi di sekolah Colbert, Paris, [16], Irigaray memperoleh insight berharga mengenai keterbukaan relasi yang ditunjukkan antara janin dan plasenta. Rouch menjelaskan, plasenta adalah jaringan yang terbentuk oleh embrio tetapi ia tetap merupakan entitas yang terpisah dan tidak tergantung pada embrio itu. Uniknya plasenta ini memainkan peran mediator pada dua level. Di satu pihak ia menghubungkan antara ibu dan janin, dan dipihak lain ia membentuk sebuah sistem yang mengatur pertukaran (baik berbentuk nutrisi dari ibu ke janin maupun berupa kotoran ke arah sebaliknya) diantara kedua organisme (ibu dan janin). Sehingga dalam hubungan yang kompleks ini, janin berkembang tanpa melemahkan ibu, dan tidak sekadar memasok nutrisi.

Dari penjelasan Helene Rouch ini, Irigaray mengambil titik kesimpulan penting. Plasenta adalah asal usul biologis dari relasi berbasis perbedaan dan penghormatan pada perbedaan. Ini artinya, tubuh perempuan memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kebudayan (maksudnya: patriarki), berupa mekanisme toleransi terhadap perkembangan tubuh lain dalam dirinya tanpa menjadi penyakit, tanpa penolakan maupun kematian salah satu dari organisme hidup.

Irigaray menegaskan,

“Budaya antarlelaki bergerak terbalik. Artinya, menata diri dengan menyingkirkan dari masyarakatnya sumbangan dari jenis kelamin yang lain. Ketika tubuh perempuan memberi keturunan dengan menghormati perbedaan, kelompok masyarakat patriarkal dibangun secara hierarkis dengan menyingkirkan perbedaan.”[17]

Selain penjelasan biologis di atas, Irigaray juga mengajukan argumen pragmatis. Identitas gender yang dibangun berdasarkan perbedaan jenis kelamin perlu agar spesies manusia lestari, bukan hanya untuk reproduksi melainkan juga untuk kebudayaan dan regenerasi kehidupan.[18]

Catatan Akhir

Gagasan-gagasan Irigaray sebagaimana yang saya tampilkan dalam tulisan ini sangatlah istimewa. Melalui kajian filsafat dan psikoanalisisnya terhadap sejarah dan kesadaran manusia, ia berhasil membongkar sistem patriarki yang tersedimentasi dalam bahasa, masyarakat, dan kebudayaan yang meminggirkan posisi, peran, subjektifitas dan identitas kaum perempuan.

Namun Irigaray sesungguhnya tidak terpaku sampai di situ. Ia juga berusaha mencari jalan keluar agar kaum perempuan menemukan kembali identitas dan subjektivitasnya yang teredam melalui berbagai strategi. Irigaray menawarkan nilai-nilai baru yang digali dari pengalaman tubuh dan kebertubuhan perempuan, seperti: peran plasenta saat kehamilan perempuan, juga dari mitos-mitos sejarah dan simbol-simbol yang bisa mengembalikan subjektifitas perempuan, seperti: bunda Maria yang digendong ibunya, dan juga strategi untuk memutasi kaidah-kaidah bahasa, sistem budaya dan masyarakat.

Bagi Irigaray, karena peminggiran perempuan terjadi karena perbedaan jenis kelamin, maka pembebasannya pun haruslah bertolak dari pembedaan jenis kelamin. Oleh karena itulah, slogan kesetaraan lelaki-perempuan seperti yang disuarakan oleh sebagian kaum feminis harus ditolak sebab bunyi-bunyian itu utopia belaka. Tuntutan itu seperti mimpi saja di siang bolong, bahkan malahan saja tuntutan semacam itu bisa melanggengkan konstruksi sosial dan budaya patriarkal yang sudah terlanjur mendominasi dan menggelamkan identitas dan subjektifitas perempuan.

Namun dari sini untuk sebagian titik tolak perbedaan jenis kelamin ini melahirkan pertanyaan. Seolah-olah Irigaray memandang perbedaan laki-laki dan perempuan itu sebagai realitas yang homogen: lelaki mesti lelaki dan perempuan mestilah perempuan. Sebagaimana juga disinggung John Lechte dan Madan Sarup, secara politis hal ini menimbulkan sikap bahwa seorang laki-laki tidak bisa menjadi feminis. Mustahil ada lelaki feminis! Karena menurut Irigaray, kefemininan seorang lelaki adalah usaha penjajahan kesekian kalinya yang akan mengeluarkan perempuan dari ruang kulturalnya.[19]

Masalah inilah rupanya yang akan menjadi perbincangan hangat dalam untaian gagasan Irigaray. Ia begitu menekankan peran perempuan-sebagai-subjek, sehingga menjadi cara, kalau bukan satu-satunya cara, untuk keluar dari penjara patriarki. Dalam konteks inilah maka rasanya wajar bila perjuangan perempuan hanya mungkin apabila diupayakan oleh kaum perempuan sendiri dengan terlibat langsung dalam proses rekayasa kultural dan politik, demi menghindari bias-bias ideologis yang mungkin dalam proses itu. []

Daftar Pustaka:

Craig, Edward (ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy, Vol. 5, Routledge, London, 1998

Irigaray, Luce, Aku, Kamu, Kita: Belajar Berbeda, (terjemahan dari Je, tu, nous. Pour une culture de la difference), Penerbit KPG, Jakarta, 2005

Irigaray, Luce, To Be Two, The Athlone Press, London and New Brunswick, NJ, 2000

Irigaray, Luce, Thinking the Difference for a Peaceful Revolution, The Athlone Press, London, 1994

Lechte, John, 50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Poststrukturalisme, (terj.), Penerbit, Kanisius, 2001

Sarup, Madan, Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis, (terj.), Penerbit Jendela, 2003

[1] Luce Irigaray, Aku, Kamu, Kita: Belajar Berbeda, (terjemahan dari Je, tu, nous. Pour une culture de la difference), Penerbit KPG, Jakarta, 2005, hal. 11-13. Menurut Irigaray tuntutan kesetaraan lelaki-perempuan adalah ekspresi kritik budaya yang dangkal, dan sekaligus bersifat utopis. Karena itu berarti menuntut pelenyapan perbedaan jenis kelamin yang sama halnya dengan upaya pembantaian umat manusia. Lagi pula, tuntutan itu hanya melanggengkan konstruksi sosial dan budaya patriarkal saja yang sudah terlanjur meminggirkan dan melenyapkan identitas dan subjektifitas perempuan.

[2] Madan Sarup, Posstrukturalisme dan Posmodernisme: Sebuah Pengantar Kritis, (terj.), Penerbit Jendela, 2003, hal. 204.

[3] John Lechte, 50 Filsuf Kontemporer: Dari Strukturalisme sampai Poststrukturalisme, (terj.), Penerbit, Kanisius, 2001, hal. 248

[4] Menurut Lacan, Yang Real merepresentasikan posisi ibu dan kematian, Yang simbolik sebagai lingkup hukum yang didasarkan pada demi Nama-Bapa, serta Yang Imajiner sebagai akibat dari Yang Simbolik dalam kesadaran dan imajinasi.

[5] John Lechte, Ibid., hal. 248-249

[6] Irigaray, Aku, Kamu, Kita, hal. 21-22

[7] Irigaray, Ibid., hal. 88-89

[8] Irigaray, Ibid., hal. 23-24

[9] Irigaray, Ibid., hal. 41

[10] Frase “To Be Two” merupakan judul salah satu buku Irigaray yang membahas masalah ini, yakni bagaimana membangun sebuah relasi lelaki-perempuan yang bukan saja berniat tanpa melenyapkan identitas dan subjektivitas salah satu dari kedua jenis kelamin, melainkan juga berorientasi saling menumbuhkan, memperkaya dan merawat kehidupan, kebebasan dan identitas masing-masing. Lihat, Luce Irigaray, To Be Two, The Athlone Press, London and New Brunswick, NJ, 2000

[11] Luce Irigaray, Thinking the Difference for a Peaceful Revolution, The Athlone Press, London, 1994, hal.xi. Bandingkan dengan: Luce Irigaray, Aku, Kamu, Kita: Belajar Berbeda, hal. 100

[12] Irigaray, Thinking the Difference, hal. xv-xvi

[13] Irigaray, To Be Two, hal. 20-22

[14] Bagi Irigaray, hanya dengan persepsi kita bisa menghubungkan antara penerimaan kita terhadap yang lain dan intensi kita pada dunia dan realitas lain. Sementara sensasi adalah pengalaman pasif yang membagi intersubjektifitas ke dalam dikotomi subjek dan objek. Bagi Irigaray hubungan yang dibentuk melalui sensai melahirkan intersubjektifitas yang dekaden.

[15] Irigaray, To Be Two, hal. 43

[16] Lihat Luce Irigaray, Aku, Kamu, Kita, hal. 48-50

[17] Irigaray, Ibid., hal. 57.

[18] Irigaray, Ibid., hal. 15 dan 45.

[19] Lihat John Lechte, Op.cit., Hal. 253; lihat juga, Madan Sarup, Op.cit., hal. 212-213

sumber:nurulhuda.wordpress.com

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Timur tahun 2007, hingga kini masih menjadi perdebatan pro dan kontra di DPRD Jatim. Walaupun sudah disepakati dengan cara voting pada saat sidang paripurna pada tanggal 21 Desember 2006 lalu, tapi ternyata hingga tulisan ini kami tulis, RAPBD itu masih berada di meja Mendagri. Walaupun dengan cara voting akan tetapi RAPBD itu sudah menjadi ketetapan bersama dalam rapat paripurna. Rupanya isu pemilihan Gubernur Jatim pada tahun 2008 nanti, ikut mewarnai kericuhan yang terjadi pada saat penyusunan RAPBD Jawa Timur.
Tarik manarik kepentingan memang sangat rentan terjadi pada saat pembentukan RAPBD 2007. Hal ini bisa kita lihat pada proses putusan akhir rapat paripurna 21 Desember yang lalu. Dalam penentuan RAPBD yang dilakukan secara voting  itu, ada 4 fraksi yang menyepakatinaya. Fraksi yang sepakat adalah  FPDIP, FPP, F Demokrat dan Keadilan. Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa, suaranya terpecah menjadi dua yitu ada yang pro terhadap RAPBD 2007 (pengikut PKB Cak Anam yang belakangan ini mendirikan PKNU), dan PKB kubu Muhaimin Iskandar mengusulkan agar penyusunan RAPBD ditunda. Sementara dari FPG menolak melakukan voting.
Dengan melalui perdebatan yang panjang akhirnya semua anggota menyepakati untuk melakukan voting. Keputusan voting dilakukan dengan 55 suara mendukung RAPBD, 12 suara menolak RAPBD disahkan dan 4 Suara Abstain. Rupanya mekanisme voting yang disepakati oleh DPRD Jatim ini berbuntut panjang. Selain RAPBD tidak turun, juga kinerja pemerintah di Jawa Timur Lumpuh.
Isu penolakan RAPBD Jatim ini, mulai mencuat keras lagi ketika pada hari Rabu tanggal 3 Januari lalu, Empat utusan Fraksi Golkar  DPRD Jatim meluruk ke Jakarta. Mereka adalah Lambertus L Wayong, (ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim) Gatot Sudjito, Harbiah dan H. Sabron Djamil Pasaribu, SH. Keberangkatan kempat orang ini ke Jakarta adalah untuk menemui Mendagri. Dalam pertemuanya dengan Mendagri ini, FPG menyatakan keberatan terhadap RAPBD yang tidak rasional dan syarat akan kepentingan politik. FGP berharap kepada Mendagri agar mengoreksi dahulu RAPBD Jatim, sebelum anggaran itu ditetapkan. Selain itu, FPG juga beranggapan bahwa RAPBD Jatim terlalu banyak pengeluaran yang sifatnya internal dinas, sedangkan untuk keperluan publik dan pembangunan terlalu kecil.
Sementara dari kubu lain yang pro terhadap RAPBD 2007, pada tanggal 9 Januari lalu juga mendatangi Mendagri. Kubu pro RAPBD 2007 terdiri dari wakil empat fraksi, yaitu Mirdasy (wakil ketua FPPP), Suyoto (ketua FPAN), H Soeharto SH MSi (Ketua Fraksi Demokrat Keadilan), Kusnadi (FPDIP) dan Cholili Mugi mewakili FKB. Pada saat itu pimpinan DPRD Jatim ikut, kecuali YA Widodo. Kedatangan Pro RAPBD 2007 ini ke Jakarta adalah ingin mengklarifikasi tuduhan FPG terhadap RAPBD 2007 yang cenderung berlebihan. Mereka menuntut balik bahwa FPG tidak konsisten terhadap keputusan yang sudah diambil pada saat sidang paripurna (Kamis, 21 Desember 2006 lalu) secara demokratis.
Rupanya FPG takut kalau dana yang digulirkan pada tahun 2007 ini digunakan sebagai kendaraan untuk pemenangan Soekarwo. Hal ini dikarenakan panitia anggaran tahun 2007 ini dipegang oleh calon Gubernur yang dicalonkan oleh PDI perjuangan ini. Sementara itu, Partai Golkar juga memiliki calon Sunarjo untuk maju sebagai rival Soekarwo pada pilgub nanti. Bisa diperkirakan bahwa terlambatnya RAPBD 2007 diakibatkan oleh perseteruan antar dua Calon Gubernur ini.
Dana yang diajukan sebagai anggaran daerah tahun 2007 ini memang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Untuk mengetahui hal itu, kita perhatikan perbedaanya dalam tabel berikut:
 
 Pendapatan Daerah Belanja Daerah Surplus
RAPBD 2006 Rp. 4.199.860.312.851,00 Rp. 4.059.232.084.851,00 Rp. 140.628.228.000,00
RAPBD 2007 Rp. 5.110.973.265.910,00 Rp. 4.976.323.265.910,00 Rp. 134.650.000.000,00
Selisih Rp. 911.112.953.059,00 Rp. 917.091.181.061,00 Rp.      194.021.772.000,00
Tabel perbandingan RAPBD tahun 2006 dan 2007

Pada tahun RAPBD 2006 lalu total pendapatan daerah Jawa Timur senilai Rp. 4.199.860.312.851,00, sedangkan belanja daerah mencapai Rp. 4.059.232.084.851,00. Dengan demikian Jawa Timur pada tahun 2006 diperkirakan masih memiliki surplus sebanyak Rp. 140.628.228.000,00. sedangkan pada RAPBD 2007 ini dianggarkan oleh pemerintah Jatim untuk pendapatan darah sebesar Rp. 5.110.973.265.910,00. sedangkan untuk belanja daerah pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp. 4.976.323.265.910,00. Dengan demikian pada tahun 2007 ini pemerintah masih memiliki surplus sebanyak Rp. 134.650.000.000,00.
Dari tabel itu bisa kita lihat bahwa pemerintah Jawa Timur telah melakukan penambahan Anggaran pendapatan sebanyak Rp. 911.112.953.059,00. Sedangkan untuk Belanja Daerah pemerintah jawa Timur menambahkan anggaran dana sebesar Rp. 917.091.181.061,00. Untuk surplus Anggaran, Pemerintah daerah Jawa timur mengalami penurunan senanyak Rp. 194.021.772.000,00. dana Yang dianggarkan oleh pemerintah Jatim ini terlalu boros jika dibandingkan dengan tahun lalu. 
Pendapatan daerah itu berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana alokasi umum dana khusus, dana bagi hasil, hibah, dana bagi hasil pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan danbelanja tidak terduga lainya. Sedangkan untuk belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara anggaran kesenian Jawa Timur ada pada Dinas P dan K serta Dinas Pariwisata serta Biro Mental dan spiritual Pemprov Jatim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur tahun 2007 menganggarkan dana sebesar Rp. 290.495.500,00. Anggaran untuk program pengebangan nilai budaya sejumlah Rp. 5.327.000.000,00. Program pengelolaan kekayaan budaya sebesar Rp. 12.750.750.000,00. Sedangkan untuk program pengelolaan keragaman Budaya, Dinas pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dana sebesar Rp. 5.399.250.000,00, dan dana untuk program pengembangan kerjasama pengelolaan budaya membutuhkan dana Rp. 4.910.500.000,00.
Jumlah keseluruhan untuk pengembagan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jatim mencapai Rp. 28.387.500.000,00. Dana itu belum dibagi-bagi lagi dalam seksi-seksi yang lain yang ada di Dinas Pendidikan dan Subdin kebudayaan.
Sementara Dinas Pariwisata tahun 2007 ini menganggarkan dana sebanyak Rp. 22.196.016.889,00. Dana ini belum dipotong dengan gaji pegawai dan belanja internal dinas. Dalam programnya Dinas Pariwisata tidak mengurusi kesenian lebih serius terlebih terkait dengan pengembangan kesenian. Dinas pariwisata hanya menganggarkan dana Rp. 75.000.000,00 untuk program pengembangan dan pemasaran pariwisata, termasuk di dalamnya adalah kesenian.
Kegiatan Dinas pariwisata yang lain terkait dengan kesenian adalah East Java Art Festival (Jarfest) yang dianggarkan akan menghabiskan dana sebesar Rp. 350.000.000,00. Selain dua rogram itu, anggaran yang ada di Dinas Priwisata hanya digunakan untuk program-program investasi pariwisata dan promosi pariwisata di Jawa Timur. Seta anggaran terbesarnya adalah untuk belanja internal dinas.
 Biro Mental dan Spititual Pemprov Jatim tahun ini menganggarkan dana sebanyak Rp. 8.725.000.000,00. dana ini digunakan untuk fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan di Jawa Timur senilai Rp. 3.000.000.000,00. sedangkan sisanya untuk bidang keagamaan, sosial dan spritual serta olah raga di Jawa Timur.
 Beberapa tahun yang lalu, ada kecemburuan terkait dengan perencanaan anggaran. Autar Abdillah mengisahkan kalau Subdin Kebudayaan pernah diminta untuk dijadikan satu dengan Dinas Pariwisata menjadi Depbudpar. Permintaan itu dilakukan oleh Dinas Pariwisata Jatim atas dasar anggaran dana yang ada di Dinas Pariwisata relatif sedikit jika dibandingkan dengan Subdin Kebudayaan. Namun permintaan itu gagal karena ketua Dinas  P dan K permintaan menolaknya.

A. Coppy Paste
Anggaran RAPBD 2007 lebih banyak dialokasikan pada belanja internal dinas. Pelayanan publik dan pembangunan daerah relatif kecil. Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan juga relatif sangat kecil dalam anggaran ini. Belanja-belanja dinas yang kiranya tidak penting untuk dilakukan tetap saja muncul dengan dana yang tidak sedikit. Banyak sekali orang yang menilai kalau RAPBD tahun 2007 ini adalah coppy paste dari program sebelumnya. 
Suyoto (18/01) misalnya, ketua Fraksi PAN ini melihat bahwa program yang diajukan oleh dinas-dinas yang terkait dengan kesenian cenderung monoton. Dinas-dinas tidak mau menawarkan program yang lebih menarik untuk kemajuan kesenian kedepan. Sebenarnya kalau dinas-dinas itu kreatif dalam memberikan terobosan baru bagi seniman, maka keberadaan dinas ini akan lebih berguna bagi masyarakat seniman. Misalnya mereka melakukan festival-festival yang sifatnya pembinaan kepada seniman.
Sementara dalam pandangan Masruroh Wahid (18/01), ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa ini melihat bahwa program-program yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta dinas pariwisata belum ada inovasi baru. Dinas-dinas ini belum memberikan peluang-peluang kepada seniman untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kesenian. Masih banyak hal yang belum dilakukan oleh dinas-dinas yang ada untuk pengembangan kesenian di Jawa Timur. Dalam RAPBD tahun 2007 ini, mereka masih menggulirkan program-program yang sifatnya hanya rutinitas belaka.
Ketua FKB dari Jombang ini, melihat kalau program yang diajukan pada tahun ini pada intinya adalah sama dengan tahun sebelumnya. Harusnya dinas-dinas yang bergerak dalam bidang kesenian ini memiliki inovasi yang lebih, sehingga mereka bisa menarik hati nurani masyarakat untuk ikut serta menjaga dan memelihara kesenia yang ada di jawa Timur, usul politikus perempuan NU ini.
Bu evi, Kasi Kesenian Subdin Kebudayaan Jawa Timur juga senada dengan apa yang diucapkan oleh Danudejo (09/01), sie humas Dinas P dan K yang berada di Genteng kali. Mereka berdua mengatakan kalu program yang akan dilakukan pada tahun 2007 ini, dinas P dan K serta Subdin Kebudayaan tidak memiliki program yang relatif baru. Hampir semua program sama dengan yang sebelumnya. Programnya adalah pelatihan-pelatihan serta pengembangan guru-guru kesenian lewat lokakarya. Selain itu Subdin kebudayaan juga memiliki agenda untuk memelihara dan mengembangkan kesenian tradisional. “Usaha yang dilakukan oleh Subdin Kebudayaan diantaranya mengadakan festival kesenian secara periodic”, terang Bu Evi.
Dalam pandangan Rofi Munawar (18/01), draf RAPBD 2007 Jatim terlalu rumit untuk dievaluasi. Hampir seluruh mata anggaran pendapatan dan penerimaan tidak disertai keterangan secara rinci yang memuat volume dan harga satuanya. RAPBD itu juga tidak mencantumkan rancangan anggaran satuan kerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan kemunduran yang luar biasa, tambah Wakil Ketua Komisi E ini. Selain itu dia juga menambahkan bahwa RAPBD 2007 ini, tetap seperti tahun-tahun sebelumnya, belanja daerah masih didominasi oleh belanja aparatur ketimbang pelayanan publik.

B. Penyusunan anggaran dan program kesenian
 Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki dua dinas dan satu biro yang mengurusi tentang kesenian. Kesenian di Jawa Timur berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur. Selain itu di Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki Biro Pengembangan Mental dan Spriritual. Biro ini selain menangani masalah spiritual, juga menangani kesenian di Jawa Timur. Taman Budaya dan Subdin Kebudayaan adalah kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengelola Kesenian. Subdin Kebudayaan dan Tman budaya memiliki wilayah kerja yang berbeda pula.
Tugas pokok fungsi dari lembaga-lembaga ini tentunya berbeda. Dinas P dan K Jatim memiliki tugas pada pengembangan pendidikan dan kebudayaan di jawa timur. Dalam melaksanakan tugas ini, P dan K membagi dalam beberapa lembaga yaitu Subdin Kebudayaan, Taman Budaya dan Museum Empu Tantular. Subdin Pendidikan memiliki orientasi pada pelatihan dan pengembangan kesenian lewat pendidikan. Sementara Taman Budaya juga fokus pada pengembangan kebudayaan yang non sekolahan. Taman Budaya lebih berfokus pada untuk memfasilitasi pengembangan kesenian dan seniman rakyat. Fasilitas itu berupa gedung pertunjukan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada seniman yang berada di komunitas-komunitas seni. Yaitu berupa komunitas-komunitas kesenian, sanggar-sanggar kesenian menjadi prioritas garapan Taman Budaya. Sedangkan Museum Empu Tantular lebih berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan hasil kesenian dan situs-situs kebudayaan di Jatim.
Sementara Dinas Pariwisata memiliki program pada sisi marketing seni budaya. Dinas Pariwisata sebenarnya tidak melakukan apa-apa terhadap kesenian. Dinas pariwisata tidak melakukan pendidikan dan pengembangan kesenian. Dinas ini memiliki tugas untuk mengemas dan memasarkan hasil kesenian kepada para wisatawan yang datang ke Jawa Timur.
Dalam penyusunan anggaran, dinas-dinas yang mengurusi tentang kesenian tidak pernah melibatkan seniman. Karena dalam aturan dinas tidak ada kewajiban untuk melibatkan seniman dalam menyusun program dan merencanakan anggaran dinas. Dalam pandangan ketua tiga DKJT Ahmad Fauzi (14/01), di Jawa Timur belum ada payung hukum yang jelas tentang keterlibatan seniman dalam menyusun program dan merencanakan anggaran. “Kalaupun dinas melibatkan seniman itu hanya kebijakan seorang pimpinan saja.. Jika ingin maju, kesenian di Jawa Timur ini jangan hanya pemerintah saja yang mengelola kesenian akan tetapi para seniman juga harus dilibatkan mengelola”, ungkap pria dari pulau garam ini.
Perlu payung hukum yag jelas untuk memberikan legitimasi partisipasi seniman dalam penyusunan program yang dilakukan oleh pemerintah. “Kalau payung hukum atau ada Perda yang mengatur maka keberadaan DKJT dalam rangka memfasilitasi kesenjangan antara seniman dengan pemerintah bisa dilaksanakan dengan mudah”, tambah pria berdarah Madura ini.
Dalam pandangan Autar Abdillah (15/01), selama ini dalam perencanaan program pemerintah, seniman tidak pernah diajak untuk sharing bersama. Kecuali Taman Budaya itupun masih baru-baru ini saja diadakan. Sebelumnya, pemerintah dalam menyusun program selalu dikerjakan sendiri. Selain Taman Budaya, misalnya Dinas Pariwisata dan Subdin Kebudayaan selalu dikerjakan sendiri. Mereka seolah tidak membutuhkan seniman dalam penyusunan program. 
Alasan pemerintah tidak mengajak seniman dalam penyusunan program dan anggaran dikarenakan dalam anggapan pemeritah seniman tidak bisa mandiri, tidak memiliki managemen yang baik dan bisa juga dikarenakan seniman seringkali dianggap berantem terus. Selain itu alasan dari pemerintah adalah seniman dianggap tidak memiliki pengetahuan yang lebih tentang perkembangan kesenian kedepan. Padahal kalau dalam pandangan laki-laki asli arek Surabaya ini, seniman memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan di lapangan dan bagaimana seniman harus bersikap kedepan. Kalau pemerintah itu hanya tahu permasalahan yang sifatnya permukaan saja.  
Dalam menyusun program tahun 2007 ini, rupanya Taman Budaya yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur mencoba untuk membuka diri. Mereka mengundang para seniman dalam menyusun program tahun ini. Pada pertemuan yang dilangsungkan pada akhir tahun 2006 itu, “saya mengundang seniman dari berbagai elemen. Baik itu dari teater, koreografer, seni tari, PEPADI dan lain sebagainya untuk ikut mengkoreksi dan memberikan masukan pada Taman Budaya satu tahun kedepan”, ungkap Pribadi Agus Santoso (10/01). Keikutsertaan para seniman ini dilakukan oleh taman budaya untuk memberikan masukan dan koreksi terhadap kerja Taman Budaya selama tahun 2006, tambah kepala Taman Budaya Jatim Ini.
Partisipasi seniman dalam penyusunan program Taman Budaya ini dilakukan untuk kebaikan Taman Budaya Jawa Timur. Dengan mengundang seniman yang ahli dalam bidangnya masing-masing ini, Taman Budaya akan mengetahui problematika yang ada pada kesenian. Baik itu berupa permasalahan internal ataupun permasalahan dana.hasil dari pertemuan Taman Budaya dengan para seniman ini akan menjadi landasan dalam menyusun program Taman Budaya tahun 2007 nanti, ungkap ketua Taman Budaya Pribadi Agus Santoso. Pada tahun ini, Taman Budaya  memprioritaskan programnya pada ketahanan budaya. Kesenian jalur lintas selatan juga menjadi prioritas dalam program tahun 2007 ini.
Taman Budaya mengupayakan agar Pemerintah Jatim memikirkan kesenian lintas selatan. Konsep seni budaya kawasan selatan ini oleh Taman Budaya ditargetkan 5 tahun. Tahun pertama pemetaan potensi daerah, sedangkan tahun kedua pemberdayaan seniman di kawasan selatan. “Kemudian  kalau sudah sampai pada tahun kelima, saya berharap di jalur selatan ekonomi berbasiskan budaya sudah ada. Jadi masyarakat jalur selatan tidak hanya berdasarkan pada ekonomi saja. Mereka saya harapkan mampu membuat ekonomi yang berbasiskan pada budaya”, harapan dalang lulusan STSI Solo ini.
Senada dengan Agus Santoso, Maemura (09/01) sekretaris Umum DKJT mengungkapkan bahwa hampir dalam setiap program yang direncanakan oleh Subdin, Dinas Pariwisata maupun Taman Budaya selalu melibatkan teman-teman seniman. Walaupun bukan atas nama lembaga, mesti ada satu atau dua orang yang diajak oleh dinas-dinas itu untuk dimintai pendapat. Pada pertemuan akhir tahun yang diadakan oleh Taman Budaya kemarin juga banyak berbicara tentang program Taman Budaya satu tahun kedepan.
Pertemuan akhir tahun yang diadakan oleh Taman Budaya itu oleh Fauzi tidak dimaknai sebagai pertemuan untuk menyusun program, akan tetapi Taman Budaya meminta para seniman untuk mengevaluasi program Taman Budaya yang sudah terlaksana pada tahun 2006 kemarin. Taman Budaya juga meminta kepada seniman untuk memberikan masukan kepada Taman Budaya untuk program pada tahun 2007. Setiap kali mau merencanakan program, pemerintah senantiasa melakukan evaluasi ke dalam. Mereka sharing dengan para seniman. Hasil dharing inilah yang dijadikan acuan untuk tahun berikutnya. Akan tetapi kesepakatan pertemuan itu dijadikan program atau tidak hanya Taman Budaya yang menentukan, tambahnya.
Dalam Pandangan Autar Abdilah (15/01), pertemuan seniman di STKW beberapa bulan yang lalu telah menghasilkan program yang akan diajukan oleh pemerintah. Program yang diusulkan oleh para seniman adalah program talangan untuk dana produksi seniman. Anehnya pada saat sudah sampai ke Dinas P dan K, orang-orang dinas sendiri yang mencoret program itu. Autar melihat bahwa pemerintah memiliki program lain, sehingga usulan dari para seniman dicoret. Atau mungkin saking seringnya coppy paste, hingga pemerintah lupa akan program yang diusulkan oleh para seniman, lanjut bapak dua anak ini.
Setelah program di tentukan dan dianggarkan oleh dinas-dinas terkait, program dan anggaran dana itu dikirimkan ke Pemerintah Provinsi. “Program itu disesuaikan anggaranya dengan program-program yang diajukan dinas lain. Kalau terlalu berlebihan dan tidak rasional, panitia anggraran berhak untuk melakukan koreksi”, kata Sinarto. Wakil ketua Taman Budaya ini juga menambahkan kalau besar kecilnya anggaran tergantung pada relevansi program yang diajukkan. Selain itu anggaran disesuaikan dengan rencana strategis yang digulirkan oleh Pemprov Jawa Timur. Pemprov Jatim juga mengacu pada renstra Nasional. Jadi dalam penyusunan anggaran harus disesuaikan berdasarkan pada rencana strategis pemerintah. Dengan demikian seniman tidak dilibatkan dalam penentuan anggaran maupun penyusunan program. Penyusunan anggaran hanya dilakukan oleh pejabat dinas dan pemerintah provinsi, tambahnya.
Setelah sampai pada Dewan, program dan anggaran kesenian masih menjadi perdebatan. Program mana yang harus diloloskan dan mana yang harus dicoret. Dalam sidang di Komisi E DPRD Jatim, kesenian masih menjadi tema yang hangat dibicarakan di Komisi E. Wakil Ketua Komisi E Rofi Munawar (18/01) mengatakan bahwa beberapa Fraksi masih memiliki perhatian yang tinggi terkait tentang pengembangan kesenian di Jatim.
Kebanyakan fraksi-fraksi yang ada di Komisi E mengusulkan agar kesenian yang ada di Jatim ini dipelihara keaslianya dan dikembangkan sesuai dengan kemauan masyarakat dan kondisi jamanya. Beberapa fraksi yang lain mengatakan kalau kesenian yang berada di Jatim ini harus ada nilai pendidikanya. Dengan demikian kesenian bisa dibuat alat untuk menekan masyarakat berfikir maju, tambah Rofi.
Dalam penilaian laki-laki dari Fraksi Keadilan dan Demokrat ini, pada saat penyusunan RAPBD, Program dan anggaran yang ditetapkan masih bersifat koordinatif dengan eksekutif. Pada saat pembahasan program kesenian, semua anggota Komisi E ada semua. Program kesenian di Komisi E tidak hanya membahas masalah kesenian saja. Pendidikan, sekolah dan kebudayaan lokal juga menjadi bahasan yang serius pada sidang Komisi E yang silaksanakan pada bulan Desember Kemarin.
 Pada saat itu, Rofi sendiri memberikan usulan agar kesenian yang ada di Jatim ini tetap sesuai dengan moralitas dan nilai-nilai agama yang ada. Rofi yang berada di Komisi E tidak mau merekomendasaikan kesenian-kesenian yang beretentetangan dengan nilai moral dan agama. Untuk lebih baiknya kesenian yang ada harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip moral yang ada pada Agama.
Komisi E pada saat itu merekomendasikan bahwa, persoalan kebudayaan adalah persoalan orisinalitas dan persoalan menjaga. Jangan sampai kesenian yang ada di Jawa Timur mengalami degradasi. Jangan sampai kesenian-kesenian local itu tergerus oleh kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari barat. Untuk menjaga kesenian agar tetap lestari dan terjaga adalah dengan cara melakukan regenerasi. Baik itu dalam wilayah pendidikan ataupun pada wilayah komunitas-komunitas dan sanggar-sanggar yang ada bergerak dalam bidang kesenian. Selain itu juga mengadakan semiloka kesenian lokal, atau bisa dengan cara mengadakan pelatihan dan pengembangan lewat pendidikan formal dan non formal.
 Mengaggapi proses pengajuan anggaran dan kinerja Komisi E, Maimura beranggapan bahwa beberapa orang di Komisi E juga ada yang berasal dari seniman akan tetapi kalau sudah menjadi dewan mereka lupa akan asal usulnya. Sehingga program yang disepakati Komisi E banyak yang tidak memihak pada seniman. Maimura menginginkan pemerintah memberikan dana talangan untuk seniman berproduksi. Maimura selama ini melihat bahwa seniman tidak pernah mendapatkan dana dalam melakukan produksi. Senada dengan Maimura, Fauzi yang sekarang menjadi Koordinator Festival Nasional juga mengatakan kalau pemerintah selama ini belum memperhatikan anggaran seniman yang kreatif untuk berproduksi.

C. Pelaksana Program
Setelah RAPBD disepakati oleh DPRD dan diajukan ke mendagri dan dkembalikan lagi ke daerah menjadi APBD, program baru bisa dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait. Dalam pelaksanan program itu dinas bisa mentenderkan dan bisa dikerjakan sendiri. Kalau di dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pariwisata, program kesenian tidak di tenderkan. Berbeda dengan program Pendidikan yang sering kali di tenderkan.
Dinas-dinas memberikan proyek kepada lembaga atau perseorangan yang memiliki kedekatan emosional saja. Pelaksana program ini bisa berasal dari kalangan akademisi, dewan kesenian ataupun perseorangan yang dipercaya oleh dinas dalam mengerjakan program tertentu. Mekanisme yang digunakan adalah dengan cara menyusun kepanitiaan yang ditentukan sepenuhnya oleh dinas yang bersangkutan. Kebanyakan dari seniman yang berada dalam panitia hanya pekerja teknis saja. Sedangkan panitia secara administratif tetap dipegang oleh dinas terkait, tegas Sinarto 
Dalam pandangan Fauzi, Pemerintah biasanya menunjuk seniman berdasarkan pada keahlianya dalam bidang-bidang tertentu. Akan tetapi tidak jarang pula pemerintah melibatkan seniman-seniman yang tidak ahli dalam bidangnya. Profesionalitas tentunya menjadi pertimbangan pemerintah dalam pelaksanaan program. Program itu diberikan kepada siapa tergantung pemerintah. Hal ini dikarenakan belum ada aturan yang menyebutkan bahwa program yang diadakan oleh pemerintah itu harus ditenderkan. “Mereka beranggapan kalau program ditenderkan kepada even organiser, mereka akan terpatok dan disinukan pada perjanjian-perjanjian semata”, lanjut Fauzi. 
 Bu Evi Wijayanti, yang juga salah satu yang mengurusi administrasi di Subdin Kebudayaan mengatakan bahwa “dalam pelaksanaan program, Subdin Kebudayaan senantiasa bekerjasama dengan teman-teman seniman”. Subdin Kebudayaan menunjuk orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Misalnya pada festival tari, kami juga melibatkan teman-teman seni tari, tambahnya. Maemura juga beranggapan bahwa Subdin Kebudayaan senantiasa melibatkan seniman dalam setiap even-even yang diadakan oleh Subdin Kebudayaan. Biasanya Subdin Kebudayaan membuat kepanitiaan.
Seniman lain yang tidak dalam kategori pemerintah tidak memiliki ruang untuk bisa mengerjakan program-program pemerintah. Baik itu di Subdin Kebudayan, Taman Budaya ataupun Dinas Pariwisata sudah memilih dan mempersiapkan orang-orang tertentu untuk mengerjakan program-programnya. Hampir dalam segala bentuk kesenian mereka memiliki orang-orang sendiri untuk melaksanakan program. “Jaringan Klien yang dibentuk oleh pemerintah ini cukup kuat hingga jika ada orang yang diluar jaringan itu masuk sering mengalami kesulitan. Jadi jangan heran kalau seniaman yang memasukan proposal kerjasama seringkali tidak mendapatkan dana”, tambah Autar.
Banyak sekali proposal yang masuk ke dinas dan tidak mendapatkan apa-apa dari dinas. Hal ini dikarenakan memang tidak ada dana untuk sumbangan produksi. Pemerintah juga tidak menganggarkan dan mempersiapkan pada permintaan-permintaan masayarakat yang sifatnya temporer. Dalam mengatasi hal ini para seniman seringkali mencari obyek lain untuk mendanai even yang mereka agendakan.
Rupanya pemerintah belum memiliki anggaran tersendiri untuk dana talangan permohonan bantuan. “Dahulu pernah diajukan oleh teman-teman seniman akan tetapi oleh Subdin Kebudayaan program itu di coret”, kata Agus Santoso. Tidak adanya bantuan produksi ini, membuat para seniman yang mengajukan proposal mengalami kekecewaan. Seharusnya kalau pemerintah mau transparan, maka seharusnya pemerintah mengumumkan tender untuk proposal. Setelah itu mereka menyeleksi berdasarkan relevansinya terhadap pengembangan kesenian di Jatim.
Sebenarnya di dalam APBD Jatim 2006, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menganggarkan dana bantuan barang-barang kebudayaan sebesar Rp. 347.675.000,00. dana ini sebenarnya bisa digunakan untuk bantuan produksi seniman. Akan tetapi rupanya pemerintah belum menggunakan dana itu untuk kepentingan Publik.
Dengan demikian, Program kesenian semata-mata disusun berdasarkan pada kebutuhan pemerintah. Pemerintah tidak pernah melibatkan seniman daerah-daerah dalam membuat ataupun melaksanakan program. Pemerintah hanya mengajak orang-orang tertentu dalam menggerjakan proyek-proyeknya. Dengan demikian kelihatan sekali kalau proyek kesenian itu hanya milik pemerintah. Para seniman tidak memiliki ruang untuk membuat kebijakan tentang kesenian di Jawa Timur.

D. Tumpang tindih program
Dinas Pariwisata, Taman Budaya Dan Subdin Kebudayaan yang berada di Bawah P dan K, serta Biro Mental dan Spiritual yang bernaung di bawah Pemprov seharusnya sinergis dalam pelaksanan program dan pembuatan anggaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu berkembangnya kesenian di Jatim. Rupanya kenyataan di lapangan lain, beberapa instansi yang memberikan perhatianya kepada kesenian ini cenderung bekerja sendiri-sendiri. Program yang mereka ajukan juga banyak yang sama. Kesemrawutan kerja di beberapa dinas ini masih kelihatan jelas. Diantaranya seperti yang diucapkan oleh ketua Taman Budaya, masih banyak sekali tumpang tindih program. Saling serobot program dan saling memanfaatkan moment juga sering dilakukan oleh instansi ini. “Misalnya Subdin Kebudayaan memiliki tugas pokok fungsu untuk mengembangkan kesenian lewat pendidikan. dalam kenyatanya kadangkala mereka mengurusi tentang festival lagu-lagu khas daerah, pop singger. Kalu seperti ini kan kelihatan rancu” lanjutnya.
Masing-masing instansi ini memiliki acuan kerja yang berbeda-beda. Dengan demikian tidak acuan kerja itu tidak bisa disamakan. Kalau kerja pengelola kesenian ingin berhasil goal yang dicari seharusnya mereka bekerjasama. Misalnya kalau Dinas Pariwisata memiliki Tugas Pokok Fungsi menjual, maka dinas periwisata harus menyamakan programnya dengan Taman Budaya. Festifal Cak Durasim bisa dijadikan agenda tahunan oleh Dinas Pariwisata. Dengan program yang saling menopang satu sama lain, maka tidak akan ada lagi perebutan program dan dana yang dianggarkan tidak terlalu besar.
Seharusnya mereka bekerja bersamaan dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya yang ada di Jawa Timur terlebih pada bidang kesenian. Dalam penilaian Masruroh Wahid, ketua FKB ini melihat bahwa kinerja beberapa isntansi ini selama beberapa tahun terakhir cenderung bekerja sendiri-sendiri. Instansi ini memiliki program pengembangan kesenian dan kebudayaan. Akan tetapi dalam pelaksanaan dan penyusunan program, dinas-dinas ini juga masih cenderung berjalan sendiri-sendiri sehingga apa yang dia programkan seringkali tidak nyambung.[edi purwanto]

antara liberal dan tidak sama saja. yang liberal juga anti terhadap pemikiran konservatif, sedangkan yang konservatif tidak sudi menerima gagasan liberal.
kalau demikian posisinya lantas kita tentu akan tetap terjebak pada pemikiran biner ini.
nah pemikiran biner seperti ini justru akan menghambat perkembangan Islam.
saya tidak tahu apakan teman-teman masih berfikir dikotomis seperti ini?

Cak Nur memang tidak mendeklarasikan sebagai Islam Liberal. Memang pada masa mudanya Cak Nur belum ada Islam liberal. Saya kira kalau sekarang ini hidup seumuran dengan Ulil, Zuhairi dll, Cak Nur akan Masuk dalam Lingkaran Jaringan Islam Liberal. Karena pada saat mudanya Cak Nur yang lagi hangat diperbincangkan adalah pembaharuan Islam. Maka Cak Nur sebagai cendikiawan muslim masuk dan larut di dalam pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam.

Saya kira apa yang dilakukan oleh teman-teman di JIL sam dengan yang dilakukan oleh Cak Nur. JIL juga mencoba untuk melakukan pembaharuan- pembaharuan pemikiran Islam. cuman beda lebel saja yaitu liberal.Saya kira hanya beda tertminologi. pada intinya mereka sama-sama ingin mengembangkan pemikiran Islam di Indonesia.
mungkin pada saatnya nanti JIL juga menjadi sesuatu yang basi dan ada gerakan pemikiran baru entah apa namanya. tidak masalah dengan semua itu yang terpenting bagi kita semua adalah Islam senantiasa bisa didialogkan dengan kekinian.
nah kalau demikian halnya, mengapa kita saling mencibir antara satu dengan yang lainnya?

edhenk

Keberadaan Gus Dur memang memberikan angin segar kelompok muda NU untuk berfikir bebas. Seolah Gus Dur telah membebaskan pemikiran anak-anak muda NU dari belenggu tirani. Tidak saja bagi kalangan muda NU, Gus Dur juga menjebol kran pers yang selama ini di tutup rapat-rapat oleh rezim Suharto.

Yach sosok Gus Dur memang sosok yang kontroversial. Namun di balik kontroversialnya itu, justru memberikan ilham-ilham baru bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap komunitas-komunitas marginal. Agama-agama yang tidak tercatat dalam SK Mentri Agama juga menjadi perhatian beliau. memang beliau pantas mendapatkan predikat sebagai bapak bangsa. Kontribusinya dalam membagun bangsa ini cukup besar.

Terlepas dari itu semua, Gus Dur juga manusia seperti kita. Jadi wajar saja kalau Gus Dur melakukan kesalahan dan banyak kekurangan.
So mengapa kita musti takut dan selalu heroik jika ada kesalahan yang terjadi pada Gus Dur?
Fanatis kepada Gus Dur bolehlah tapi jangan terlalu berlebihan!

salam,

edhenk

Keberadaan Gus Dur memang memberikan angin segar kelompok muda NU untuk berfikir bebas. Seolah Gus Dur telah membebaskan pemikiran anak-anak muda NU dari belenggu tirani. Tidak saja bagi kalangan muda NU, Gus Dur juga menjebol kran pers yang selama ini di tutup rapat-rapat oleh rezim Suharto.

Yach sosok Gus Dur memang sosok yang kontroversial. Namun di balik kontroversialnya itu, justru memberikan ilham-ilham baru bagi perkembangan pemikiran Islam di Indonesia.

Beliau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap komunitas-komunitas marginal. Agama-agama yang tidak tercatat dalam SK Mentri Agama juga menjadi perhatian beliau. memang beliau pantas mendapatkan predikat sebagai bapak bangsa. Kontribusinya dalam membagun bangsa ini cukup besar.

Terlepas dari itu semua, Gus Dur juga manusia seperti kita. Jadi wajar saja kalau Gus Dur melakukan kesalahan dan banyak kekurangan.
So mengapa kita musti takut dan selalu heroik jika ada kesalahan yang terjadi pada Gus Dur?
Fanatis kepada Gus Dur bolehlah tapi jangan terlalu berlebihan!

salam,

edhenk